NUR-SULTAN (ASTANA), KAZAKHSTAN (DELAPANTOTO) — Parlemen Kazakhstan telah mengesahkan undang-undang baru yang secara resmi menetapkan sanksi denda bagi siapa pun yang menggunakan niqab (cadar penutup wajah penuh) di tempat-tempat umum. Kebijakan ini merupakan langkah terbaru dari pemerintah Kazakhstan untuk memperkuat identitas sekuler negara, mencegah ekstremisme, dan meningkatkan keamanan publik melalui identifikasi visual yang jelas.
Regulasi ini menegaskan posisi Kazakhstan di Asia Tengah yang berupaya menyeimbangkan kebebasan beragama dengan kebutuhan keamanan dan tata kelola sosial.
I. Detail Regulasi dan Besaran Sanksi Denda
Undang-undang yang baru disahkan ini secara spesifik menargetkan pakaian yang menutupi seluruh wajah, namun tidak berlaku untuk penutup kepala seperti hijab atau jilbab yang tidak menutupi wajah.
Lokasi Larangan: Larangan berlaku di semua tempat publik, termasuk kantor pemerintahan, sekolah dan universitas, pusat perbelanjaan, dan fasilitas transportasi umum.
Besaran Denda: Pelanggar yang kedapatan menggunakan niqab di tempat umum akan dikenakan sanksi denda yang cukup berat, diperkirakan mencapai [Simulasi: 50 Monthly Calculation Index (MCI)], yang setara dengan sekitar [Simulasi: 100.000 Kazakhstani Tenge atau sekitar Rp3,5 juta].
Fokus Identitas: Tujuan utama sanksi ini adalah memastikan bahwa semua warga negara, demi alasan keamanan dan administrasi, dapat diidentifikasi secara visual di ruang publik.
II. Motivasi Pemerintah: Keamanan dan Sekularisme
Pemerintah Kazakhstan secara konsisten menyatakan bahwa regulasi ini bukan ditujukan untuk mendiskriminasi komunitas Muslim, melainkan untuk menjaga stabilitas nasional dan identitas sekuler.
Pencegahan Ekstremisme: Otoritas keamanan khawatir bahwa penutup wajah penuh dapat digunakan oleh individu yang berniat jahat atau terkait kelompok ekstremis untuk menyembunyikan identitas mereka.
Identitas Nasional: Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah Kazakhstan untuk mempromosikan tradisi Islam yang bersifat moderat dan lokal, yang seringkali tidak mencakup penggunaan niqab.
“Undang-Undang ini esensial untuk keamanan publik dan untuk menjaga karakter sekuler negara kami. Kami menghormati keyakinan beragama, namun integritas dan identifikasi di ruang publik adalah kewajiban yang harus diutamakan,” ujar [Simulasi: Almaz Mukhambetov], Juru Bicara Parlemen Kazakhstan.
Regulasi ini kini menunggu tanda tangan Presiden untuk disahkan dan diimplementasikan secara penuh.
